Pemerintah Dorong Perguruan Tinggi Berpartisipasi Kembangkan IKN

Bandung, Vibrasi.co–Pemerintah mendorong partisipasi dari perguruan tinggi untuk bekerja sama dalam pengembangan Ibu Kota Negara, Nusantara atau IKN. Hingga saat ini, proses pengembangan IKN oleh KemenPUPR sudah dilakukan.

Menurut Ketua Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN KemenPUPR Tri Sasongko Widianto mengatakan, ada beberapa potensi dan peluang kerja sama yang bisa dilakukan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan IKN.

“Perguruan tinggi bsia melakukan riset dalam mewujudkan superhub IKN,” kata Tri saat memberikan kuliah umum sebagai simbolis dilaksanakannya Program Magister Hybrid Project-based Learning di Kantor Perwakilan Unpad di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Tri menuturkan, Unpad bersama perguruan tinggi lain dapat melakukan kajian mengenai integrasi IKN sebagai superhub pusat pendidikan abad ke-21, kota cerdas, dan pusat industri. Riset lain yang dilakukan mengenai peningkatan kapasitas ASN di IKN.

Unpad juga bisa melakukan kegiatan pengabdian di masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata yang menyasar kawasan pengembangan IKN. Lokasi IKN sendiri berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Di bidang kemasyarakatan lainnya, Tri juga mendorong Unpad melakukan riset dan inisiasi pengembangan UMKM menuju IKN Superhub ekonomi hingga memberi masukan dan rekomendasi pembangunan IKN berdasarkan sudut pandang ekonomi, hukum, sosial, dan sabatical life.

Di bidang pertanian, Unpad melalui rumpun agrokompleks dapat terlibat dalam pengembangan IKN Superhub kawasan pertanian berkelanjutan. Untuk kawasan energi dan infrastruktur pusat kegiatan teknologi dan bisnis, rumpun sains dan ekonomi bisa ikut berkontribusi.

Bidang lain yang ditawarkan Tri adalah pengembangan kawasan permukiman dan hunian, kawasan perekonomian bisnis dan komersial, kawasan kegiatan riset dan konservasi, kawasan perikanan berupa industri pengolahan perikanan berkelanjutan, hingga kawasan pendidikan dan kesehatan.

Tri menjelaskan, urgensi pemindahan ibu kota didasarkan bahwa saat ini 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga menyebabkan beberapa permasalahan, seperti krisis ketersediaan air, konvensi lahan terbesar, tinggi urbanisasi, penurunan daya dukung lingkungan, hingga ancaman bencana alam.

“IKN memiliki visi menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, hingga simbol identitas nasional untuk kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau,” ujarnya.*