Tetapkan Kabasarnas Jadi Tersangka, KPK Justru Minta Maaf, Kenapa?

-
Sabtu, 29 Jul 2023 13:01 WIB

No Comments

kpktni

Jakarta, Vibrasi.co–Usai penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi, KPK justru mengakui terjadi kekhilafan kepada pimpinan TNI.

“Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, pada Jumat (28/7/2023) sore di Kantor KPK.

Permintaan maaf itu disampaikan Johanis seusai bertemu Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Marsekal Muda R Agung Handoko.

Agung Handoko menemui pimpinan KPK setelah pihaknya menggelar jumpa pers resmi di Mabes TNI yang isinya menyatakan status tersangka itu “menyalahi aturan”.

Sehingga penetapan tersangka bagi anggota TNI aktif tidak bisa sembarangan dilakukan selain oleh Pupom TNI, kata Agung.

“Menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk menahan personel militer menyalahi aturan,” kata Agung.

 

Di hadapan wartawan dan rombongan Puspom TNI, Johanis mengakui tim penyidik KPK membuat “kekeliruan, kekhilafan” saat melakukan penangkapan Henri Alfiandi.

“Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani,” kata Johanis.

Pimpinan KPK, menurutnya, sudah meminta maaf dalam pertemuan dengan Agung Handoko dan tim Puspom TNI pada Jumat siang.

“Kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, atas kekhilafan ini kami mohon dimaafkan,” ungkap Johanis .

Pada Rabu (26/07), KPK telah menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Lembaga antirasuah ini juga menetapkan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto, sebagai tersangka kasus yang sama.

Menanggap status tersangka atas dirinya, Henri Alfiandi langsung bereaksi dengan berujar bahwa “Tujuannya [pengadaan barang] memang untuk itu (kebutuhan kantor),” kata Henri kepada Kompas.com, Kamis (27/07).

Dia juga mempertanyakan wewenang KPK menangkapnya, karena dirinya masih berstatus anggota TNI saat proyek itu berjalan.

“Ya diterima saja (status tersangka), hanya kok enggak lewat prosedur ya, kan saya militer,” kata Henri Alfiandi, Kamis (27/07).

Share :

Posted in

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklanIKN

Berita Terbaru

Rekomendasi Untuk Anda

Berita Terpopuler

Share :