- Ekonomi
Selasa, 28 Mar 2023 02:47 WIB
Jakarta,Vibrasi.co–Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pihaknya meminta Bulog untuk melakukan pengadaan beras 2 juta ton demi memenuhi kebutuhan domestik sampai Desember 2023.
Arief menegaskan keputusan untuk impor beras sebanyak 2 juta ton merupakan keputusan yang sulit, namun terpaksa diambil agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog tetap aman.
Saat ini stok CBP di gudang Bulog hanya 220 ribu ton. Sedangkan stok beras tersebut akan digunakan untuk bantuan sosial pangan yang akan didistribusikan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat. Masing-masing penerima akan mendapat 10 kg selama 3 bulan, sehingga dibutuhkan sekitar 640 ribu ton beras.
Sementara itu, Bulog baru mampu menyerap sekitar 50 ribu ton dari hasil panen raya akibat perebutan gabah dengan penggilingan padi dan konsumsi rumah tangga.
Selain stok CBP Bulog yang kurang, Arief juga menyebut fenomena el nino turut menjadi salah satu pertumbangan pemerintah untuk memutuskan kebijakan impor. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena el nino sebesar 50-60 persen akan terjadi pada semester 2 2023.
“Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tetapi kalau itu terjadi, kita semua harus siap. Itu salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan,” jelas Arief.
Merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pada 24 Maret, Bulog diminta untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023 dan pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya.
Kendati melaksanakan impor, Bulog tetap diminta untuk mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa panen raya pada Maret-Mei 2023.
Terkait negara importir, Arief mengatakan ada 5 negara yang masuk sasaran.
“Yang saya tahu itu ada India, Pakistan, ada Myanmar, Vietnam ada Thailand. 2 juta ton itu angka tidak mudah dipenuhi oleh suatu negara,” ujar Arief.
Selain stok CBP Bulog yang kurang, Arief juga menyebut fenomena el nino turut menjadi salah satu pertumbangan pemerintah untuk memutuskan kebijakan impor. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena el nino sebesar 50-60 persen akan terjadi pada semester 2 2023.
“Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tetapi kalau itu terjadi, kita semua harus siap. Itu salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan,” pungkasnya.