Raker Komisi VIII DPR dengan Mensos, Mahdalena Harap Bansos Tepat Sasaran

Jakarta, Vibrasi.co–Anggota DPR RI dari Komisi VIII, Mahdalena, menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di Ruang Sidang Komisi VIII, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Mahdalena menyoroti berbagai persoalan terkait penyaluran bantuan sosial, khususnya yang tercakup dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mahdalena menekankan pentingnya validitas dan akurasi data penerima manfaat yang ada dalam DTKS, yang menurutnya menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Sosial. Berdasarkan temuan di daerah pemilihannya (dapil), ia menemukan banyak data penerima bantuan yang dinilai kurang tepat sasaran, terutama di desa-desa. “Ini adalah kenyataan di lapangan, di mana data penerima manfaat masih banyak yang tidak tepat sasaran,” ujar Mahdalena.

Ia berharap dengan adanya kabinet dan menteri baru, serta nilai-nilai baru yang dibawa Kementerian Sosial, persoalan ini dapat segera diatasi. Mahdalena menyarankan agar pendataan penerima bantuan dilakukan setidaknya sekali atau dua kali setahun agar penerima manfaat dapat benar-benar tepat sasaran.

Lebih lanjut, Mahdalena menyoroti efek Program Keluarga Harapan (PKH) yang menurutnya memiliki dampak positif dan negatif. Ia menyebut bantuan PKH memberi manfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras dan minyak goreng. Namun, ia juga mengakui adanya efek samping berupa kecemburuan sosial. Banyak masyarakat yang kondisi ekonominya lebih sulit justru tidak menerima bantuan, sementara yang menerima bantuan berada pada kondisi ekonomi yang lebih baik.

“Di satu desa, penerima manfaat mungkin hanya beberapa orang, namun yang benar-benar membutuhkan lebih banyak. Hal ini perlu diperhatikan, agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” ujar Mahdalena yang juga kapoksi PKB Komisi VIII DPR RI ini.

Mahdalena juga menyinggung potensi politisasi dalam proses pendataan penerima manfaat, khususnya menjelang pemilu. Ia mengusulkan adanya mekanisme tambahan yang melibatkan unsur lain dalam pendataan, bukan hanya perangkat desa, guna memastikan transparansi dan menghindari praktik manipulasi.

Pada akhir pernyataannya, Mahdalena mengharapkan agar Kementerian Sosial selalu hadir bagi masyarakat dan dapat lebih aktif memperhatikan isu-isu ketepatan sasaran bantuan sosial. “Mudah-mudahan Kemensos selalu ada untuk masyarakat,” tutup anggota DPR dari Dapil 1 NTB ini.