Luluk Singgung Soal Korupsi, Khofifah Ungkap Skor KPK

Surabaya, Vibrasi.co–Luluk Nur Hamidah, calon gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 1 mempertanyakan soal maraknya kasus korupsi di Jawa Timur.  Bahkan kata Luluk, Jawa Timur memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia.

Hal itu diungkapkan saat Debat Kedua Pilgub Jatim 2024 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Minggu (3/11/2024).  

“Data ICW (Indonesia Corruption Watch) pada 2023 Jawa Timur memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Inilah realitas yang harus kita tuntaskan,” kata Luluk.

Menurut Luluk, tantangan berat wilayah Jatim saat ini adalah maraknya korupsi. Hal ini menurut Luluk kurang mendapat perhatian karena Pemprov Jatim dirasa terlalu berbangga diri karena kerap menerima penghargaan.

Selanjutnya Luluk berjanji akan memberantas korupsi di Jawa Timur.

“Luluk-Lukman pastikan tidak ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah KPK,“ tegas Luluk.

Mendapat sorotan demikian, calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menanggapi bahwa selama ia memimpin Jatim, pemerintah daerah telah banyak melakukan upaya dalam tata kelola pemerintah yang bersih.

Hal itu juga terlihat pada penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jatim dapat skor 92, sedangkan nasional 75. Artinya, ada keseriusan dan komitmen yang kami lakukan untuk tata kelola pemerintah yang baik,” sanggah Khofifah.

Tema debat kedua kali ini mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur”.

Debat berisi delapan subtema, mulai dari budaya dan birokrasi modern, inovasi tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik transparan serta inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, juga mengenai partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat, harmonisasi produk hukum daerah,  meaningful participation, dan optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintahan pusat dan daerah.

Subtema berikutnya adalah Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman serta Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan.