- Index
Kamis, 17 Okt 2024 09:14 WIB
Jakarta, Vibrasi.co–Kabinet Prabowo-Gibran yang berisi kurang lebih 108 orang dinilai akan menambah beban bagi APBN. Hal itu diungkapkan peneliti INDEF Rizal Taufikurahman, dalam diskusi publik ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN’, Rabu (16/10/2024).
Menurut Rizal, kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian membutuhkan anggatan operasional yang tidak sedikit.
Tidak hanya membiayai program-program pemerintah, kementerian ini bakal memerlukan biaya belanja untuk gaji pegawai.
“Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah,” kata Rizal.
Rizal menegaskan, penambahan nomenklatur kementarian jelas akan menambah beban bagi APBN.
“Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita,” tegasnya.
Rizal juga menyoroti alokasi APBN 2025 asumsinya sama dalam jumlah kementerian dengan APBN 2024.
“Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian,” ucap Rizal.
“Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu,” tambah Rizal.
Di sisi lain Rizal meminta Prabowo harus mampu bertindak tegas kepada siapapun menterinya yang bermain-main di APBN.
“Penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya. Jangan sampai para menterinya memperkaya untuk dirinya maupun partainya,” pungkas Rizal.