Kartu Kredit Pemerintah Diluncurkan, Biaya Transaksi 0 Persen

Jakarta, Vibrasi.co–Bank Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS Antar Negara, Senin, (08/05/2023) dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital di Jakarta.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga dengan menyediakan kemudahan dalam sistem kontrol dan keamanan transaksi.

KKP domestik ini tidak menggunakan visa dan mastercard, namun menggunakan gerbang pembayaran nasional (GPN).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan,  saat ini pemerintah pusat, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) sudah dapat menggunakan KKP dengan biaya transaksi nol persen.

“Dan biaya untuk merchant itu lebih efisien. Dan ini sekaligus bagian dari bangga buatan Indonesia,” katanya. 

Perry juga menyebut Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sudah menerbitkan petunjuk pelaksanaan penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) serta anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) dengan KKP Domestik.

“Nggak ada biaya bagi pemerintahan, biaya transaksi dan lain-lain itu nggak ada,” imbuhnya.

Peluncuran KKP Domestik sendiri sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022.

Inpres itu mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perry menambahkan  implementasi KKP Domestik juga dilakukan melalui interkoneksi QRIS yang sudah didukung oleh 85 penyelenggara dan 20,3 juta merchant yang 90 persen adalah UMKM.

“QRIS ini juga sudah dilakukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia, gerakan bangga wisata Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM, sehingga dapat bertransaksi secara digital,” terang dia.