Warisan Utang Era Jokowi dan Potensi Utang di Era Prabowo

Ahli Fiskal Awalil Rizky menuturkan bahwa pertumbuhan utang Indonesia yang oleh Jokowi dijadikan untuk membangun berbagai infrastruktur yang bersifat komersil tidak membuat pendapatan keuangan negara meningkat. 

 

“Nampak pendapatannya naiknya lebih lambat, daripada utang, akibatnya rasio utang terhadap pendapatan meningkat. Sederhananya kita berumah tangga nilai total utang kita itu berapa kali nilai aset kita,” kata Awalil Rizky di acara virtual Insan Cita bertemakan Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu malam (15/9/2924).

 

Awalil mengurai ketika Jokowi memulai utang negara hanya sebesar 168 persen artinya satu setengah kali lipat dibandingkan pendapatan pertahun dengan posisi akumulasi akhir tahun.

 

“2024 nanti posisi utang dengan pendapatan itu 316 persen, kalau ada perbaikan ya 3 kali lipat jadi tidak terbukti utang itu memperbaiki pendapatan negara. Utangnya berjalan lebih cepat dari pendapatan,” ucapnya.

 

Ia menyimpulkan bahwa utang di era pemerintahan Jokowi itu sangat tidak produktif.

 

“Kita menyadari di rumah tangga lah, di negara, utang enggak masalah yang masalah bayarnya itu yang nampaknya dilakukan di era Jokowi, enggak masalah utangnya, dibuktikan dengan beban utang,” tutupnya.

 

Sementara Direktur eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, Prabowo berpeluang menambah utang baru. Sebab target pertumbuhan ekonomi ke depan cukup tinggi, yakni 5,2 persen, inflasi sebesar 2,5 persen serta rasio utang negara sebesar 37,91-38,71 persen.

“Karena itu perlu didorong perlu penambahan utang yang berkelanjutan, batasnya paling sampai tahun 2029 masih 37 persen. Tentu saja ini warisan dari pemerintahan Jokowi 39,13 persen, masih tinggi sekali begitu,” kata Tauhid Ahmad dalam diskusi virtual Insan Cita, dikutip Senin (16/9).

“Artinya sebenarnya pemerintahan baru ini, cuci utang, cuci piring dari istilahnya utang yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir,” sambungnya.

Jika dilihat dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 lalu, Tauhid mengatakan, batas utang seharusnya hanya 22 hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PBD). Namun yang terjadi meningkat cukup tajam.

Tauhid berharap pemerintahan Prabowo konsisten terhadap defisit anggaran tidak melebihi 2,5 persen atau di bawah 3 persen dari PDB setiap tahunnya.