- Index
Selasa, 06 Agu 2024 16:21 WIB
lJakarta, Vibrasi.co–Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) haji DPR merupakan politisasi pelayanan haji.
Apalagi menurut Lukman, dengan sisa waktu keanggotaan DPR saat ini, maka pembentukan Pansus Haji tidaklah urgen.
“Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi,” tutur Lukman saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) dengan tema “Haji : Antara Transformasi dan Politisasi” yang berlangsung di Hotel Oasis Amir, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Lukman bahkan menduga pembentukan pansus ini buntut dari persoalan pribadi yang terkait dukung mendukung saat pilpres kemarin.
“Kita tahu semua bahwa kemarin PBNU tidak mendukung Cak Imin, kemudian Gus Men (Menag Yaqut-red) juga tidak secara terbuka mendukung Cak Imin,” ujar Lukman.
Ia lalu menjelaskan bahwa proses pembentukan pansus juga dapat menjadi indikasi adanya dendam pribadi Cak Imin.
“Tiba-tiba tahun ini pulang dari Mekkah, menggerakan anak buahnya di PKB untuk berinisasi membuat pansus. Saya tahu, teman-teman fraksi PKB menghubungi semua fraksi untuk mendukung usulan pansus. Dan terakhir, sidang pembentukan pansus dipimpin Cak Imim, ketua-ketua yang ain tidak mau, jadilah pansus.” katanya.
Karenanya menurut Lukman, wajar jika publik berasumsi bahwa ada sesuatu di balik pembentukan pansus ini.
Lukman juga mengajak agar semua pihak untuk melupakan dendam pribadi karena pilpres. Sebab pilpres sudah selesai.
“Kita move on lah, kita move on untuk agenda kebangsaan ke depannya. Tapi kok masih berlanjut dengan memanfaatkan berbagai macam situasi, yang itu kemudian mendegradasi secara politik. Baik itu pelaksanaan haji maupun kemudian terakhir ini mempolitisasi macam pantun bersambut,” katanya.
Lukman Edy mengatakan masalah terkait haji sebenarnya bisa diselesaikan secara internal antara Cak Imin dengan Yaqut. Sebab Yaqut sendiri masih menjabat sebagai pengurus pusat PKB.
“Pak Yaqut itu, Gusmen itu sampai dengan hari ini masih SK-nya di ketua DPP-PKB. Yang masih ketua DPP-PKB, yang ketua umumnya Cak Imin. Jadi alangkah baiknya kalau ada masalah-masalah menyangkut kemajuan pelayanan haji, itu bisa dibicarakan secara internal,” tutup Lukman.