Jusuf Kalla : Tidak ada Kemanusiaan tanpa Perdamaian

Ipoh Perak, Vibrasi.co–Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa sekarang ini, 60% konflik di dunia, terjadi di negara-negara yang berpenduduk Muslim. JK mengutarakan ini dalam Konferensi Internasional tentang pemikiran dan peradaban Islam, di Universitas Sultan Ashlan Shah, kota Ipoh, negara bagian Perak, Malaysia.

Selain delegasi dari berbagai negara, acara tersebut juga dihadiri oleh Sultan Perak – Sultan Nazrin Muizuddin Shah, Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim.

JK mengatakan, tidak ada kemanusiaan (humanity) tanpa damai. Karena itu, ikhtiar kita semua seharusnya membantu agar damai tersebut terjadi di mana pun. Damai adalah hulu dari kemanusiaan, toleransi, dan kebebasan.

Akar persoalan konflik dan kekerasan yg terjadi di negara-negara Muslim, adalah inequality (ketimpangan), ideologi (kekhalifaan dan negara Islam atau bukan), dan kemelaratan. Ketiganya datang bersamaan. Akibatnya, konflik dan kekerasan mudah sekali disulut.

Khusus konflik agama, pihak-pihak yang berkonflik selalu tersulut dan terprovokasi karena cara pandang yang salah, yakni membunuh lawan yang berbeda agama, berarti jalan mulus masuk surga. Dalam konteks ini, surga dijadikan barang dagangan untuk saling membunuh.

Lebih lanjut JK menceritakan Pengalaman empiriknya ketika menyelesaikan konflik di Poso dan Maluku, Jusuf Kalla menyampaikan kepada pihak Kristen maupun Islam yang terlibat konflik, “Kalian semua tidak bakal masuk surga, tapi masuk neraka. Tidak ada agama yg menganjurkan saling bunuh.” kata JK.

Menurut JK, menyelesaikan konflik, harus mengutamakan pelurusan cara berpikir dan kegagalan paham.

Yang terjadi di Poso dan Maluku, bukan persoalan konflik karena perbedaan agama, tetapi persoalan politik.

Berbeda dengan di Poso dan Maluku, Konflik di Aceh, terjadi lantaran ketidakadilan. Aceh kaya minyak bumi dan gas alam saat itu, tetapi yg diterima sebagai pemasukan daerah sangat sedikit.

Oleh karena itu, JK menjelaskan bahwa salah satu point menyelesaikan konflik di Aceh, dengan cara antara lain, mengembalikan 70% pendapatan minyak bumi dan gas alam ke Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.