Lakukan Tata Kelola Pelabuhan, 246 Pelabuhan Pelindo Sudah Digitalisasi

Jakarta, Vibrasi.co–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia, sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan yang optimal.

Pada aksi 2022 – 2023 upaya tersebut di antaranya menerapkan digitalisasi di 14 pelabuhan utama, dan di 2023-2024, digitalisasi pelabuhan ini telah meluas ke total 246 pelabuhan.

National Logistic Ecosystem (NLE) juga telah diterapkan di lebih dari 2000 terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, proses layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah.

dari sisi waktu layanan barang yang sebelumnya memakan waktu 2 minggu, kini rata-rata hanya 20,8 jam. Selain itu, dari sisi biaya penanganan cargo di pelabuhan terjadi efisiensi 46,1%. Dampak selanjutnya pada layanan kapal yang mencapai efisiensi waktu layanan 21,6% dengan dwelling time rata-rata 2,9 hari. Efisiensi lainnya juga terjadi pada biaya layanan kapal 45,5% lebih murah dari biaya sebelum adanya digitalisasi.

Hingga 15 bulan pelaksanaan aksi 2023-2024 (B15), Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan meraih capaian tertinggi (63,64 %). Tujuan aksi ini meningkatkan layanan pelabuhan dengan menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola kelembagaan di pelabuhan sehingga dapat memberi kepastian waktu layanan dan mengurangi tingginya biaya logistik di pelabuhan.