Khofifah Dukung Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI di Surabaya

Surabaya, Vibrasi.co–Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa mendukung pembangunan kantor perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Surabaya. Pembangunan ini menurut Khofifah akan memudahkan masyarakat salurkan aspirasi kepada senator di wilayah tersebut.

“Kami butuh proses two way traffict communication. Kalau misalnya warga masyarakat Jatim ingin menyampaikan aspirasi pada senatornya tapi kalau tempatnya tidak representatif ya kurang proporsional,” kata Khofifah di Surabaya, Selasa (14/5/2024).

Menurut Khofifah, Jawa Timur adalah provinsi yang besar dengan 38 kabupaten kota. Sehingga hal itu menuntut kehadiran sebuah lembaga yang dapat menyalurkan aspirasi lewat senatornya.

Selain itu, salah satu pertimbangan mantan Menteri Sosial tersebut, menginisiasi pembangunan kantor perwakilan DPD RI di Jatim saat itu juga karena ketuanya merupakan senator asal Jatim.

“Kalau Ketua DPD RI dari Jatim tapi tidak punya kantor yang representatif. Berarti kami tidak memaksimalkan fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan dari peran para senator,” ucapnya.

Tidak hanya itu, pembangunan Kantor perwakilan tersebut juga merupakan sejarah baru di tengah tengah moratorium pembangunan gedung kementerian dan lembaga yang berlangsung sejak 2014.

Adanya kantor perwakilan DPD RI di Jatim, kata dia, akan semakin memperkuat Jatim yang merupakan centre of gravity Indonesia.

“Ketika IKN Nusantara sudah berjalan, secara de jure ibukota negara di sana. Tetapi sebenarnya secara de facto ibu kota negara itu ada di Jawa Timur, mengingat sangat banyak sumber daya manusia kualitatif ada di Jawa Timur,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai pembangunan ini merupakan bentuk nyata Pemprov Jatim mendukung lancarnya penyampaian aspirasi warga kepada senator DPD RI.

“Pembangunan ini merupakan hibah dan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jatim. Dan ini adalah terobosan sebagai jalan keluar atas adanya moratorium oleh Menteri Keuangan. Pertama dalam sejarah DPD RI, dan sejarah itu kita ukir di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Jawa Timur,” ujarnya.

Senator asal Jatim tersebut berharap, Pemerintahan yang akan datang, segera mencabut moratorium pembangunan gedung kementerian dan lembaga.

“Pembangunan kantor daerah merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Selain itu juga memperkuat kepentingan daerah yang menjadi tugas utama anggota DPD RI,” ucapnya.

“Semoga pembangunan kantor ini berjalan dengan lancar dan sesuai rencana,” tambahnya.