- Politik
Sabtu, 03 Feb 2024 20:50 WIB
Bandung, Vibrasi.co–Menyusul sejumlah universitas yang telah menyatakan sikap terhadap kondisi demokrasi di Tanah Air, sivitas akademika Universitas Padjajaran (Unpad) membuat petisi “Seruan Padjajaran” pada Sabtu, (3/2/2024).
Ketua Senat Unpad Prof Ganjar Kurnia membacakan isi petisi dan menyerukan semua kalangan untuk mendorong Presiden Jokowi agar kembali kepada tugas-tugas pemerintahannya. Yakni dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
“Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ucap Ganjar saat membacakan petisi.
Menurut Ganjar, saat ini kualitas demokrasi menurun yakni Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, dan pelemahan KPK melalui penempatan pimpinan yang tidak amanah. Kemudian penyusunan Omnibus Law yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres.
“Kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan, justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan ketimpangan,” jelasnya.
“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea kedua,” bebernya.
Ganjar juga menyebut ada lima hal cita-cita pendiri bangsa selain kesejahteraan, kemerdekaan, kebersatuan, kedaulatan, dan keadilan. Namun menurutnya peristiwa politik belakangan ini mengganggu kelima cita-cita para pendiri bangsa tersebut.
“Terfokusnya kekuasaan secara elitis membuat kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aksi Seruan Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti menambahkan, petisi ini merupakan seruan moral yang jadi tanggung jawab kalangan intelektual untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat
“Intinya ini sebuah (pesan) moral yang bagi kami ini bagian dari tanggung jawab para kaum intelektual, oleh karena itu seruan moral ini sesuai dengan pola ilmiah pokok Unpad, yaitu bina mulia hukum dan lingkungan hidup,” ujarnya.
Posted in Politik