Pendidikan, Masalah Klasik Kabupaten Bekasi yang Tak Kunjung Selesai

Jakarta, Vibrasi.co–Masalah pendidikan di Kabupaten Bekasi masih menjadi persoalan klasik yang hingga kini belum menuju arah perbaikan optimal.

Banyaknya sekolah yang rusak, jumlah sekolah yang minim dibanding perkembangan jumlah penduduk, hingga persoalan kekurangan jumlah guru beserta kesejahteraannya, adalah sederet persoalan pendidikan di Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2024, Pemkab Bekasi menganggarkan Rp 300 miliar untuk pembangunan sarana dan prasana sekolah SD dan SMP di seluruh Bekasi. Nilai tersebut jelas kecil dibandingkan APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp 7,370 triliun.

Alokasi dana Rp 300 miliar itu untuk membangun empat unit sekolah baru, masing-masing dua gedung SD dan SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp28 miliar.

Kemudian penambahan ruang kelas baru untuk SD sebanyak 112 ruang dengan pagu anggaran sekitar kurang lebih Rp25,5 miliar. Serta penambahan 16 ruang kelas baru jenjang SMP dengan pagu Rp21,6 miliar.

Sedangkan untuk pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah seperti penataan halaman dan pemagaran sekolah senilai Rp11,2 miliar untuk SD dan SMP masing-masing 50 titik.

Persoalan minimnya alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian Mulyadi, Spd, M.si, caleg Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 untuk Dapil Bekasi II (Cibitung,Cikarang Barat).

“Pemerintah Kabupaten Bekasi harus berani membuat terobosan di bidang pendidikan dengan mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBD sebagaimana amanat undang-undang,” ujar Mulyadi, Senin (15/1/2024) di MTS Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi.

Saat ini kata Mulyadi, persoalan pendidikan di Kabupaten Bekasi semakin bertambah dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini merupakan risiko demografi karena Bekasi menjadi wilayah kawasan industri.

“Setiap tahun banyak dibangun perumahan-perumahan baru. Jumlah penduduk semakin bertambah, namun jumlah sekolah negeri tidak bertambah,” ujar Mulyadi yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Kerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia, Cikarang.

Akibat tidak seimbangnya jumlah sekolah dan murid, maka setiap tahun selalu muncul persoalan penerimaan siswa baru. Mulai dari pungli, permainan zonasi, hingga suap-menyuap agar siswa bisa diterima di sekolah negeri.

“Setiap tahun pasti ada saja berita soal begini di masa penerimaan siswa baru di Bekasi. Ini harus ada perubahan,” tegas Mulyadi.

Karenanya, salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah kemauan serta keberanian atau ‘political will’ dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan semaksimal mungkin.

“Saya ini guru, tahu betul persoalan-persoalan yang terjadi  di lapangan. Semuanya Insya Allah bisa teratasi secara bertahap jika ada kemauan dari para pemangku kepentingan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang maksimal sesuai undang-undang,”

Menurut Mulyadi, pendidikan merupakan invetasi masa depan. Hasilnya mungkin tidak dapat dirasakan sekarang.

Namun Mulyadi meyakinkan, jika masalah pendidikan menjadi fokus program saat ini, maka Kabupaten Bekasi akan memiliki SDM unggul di masa depan.

“Jika Kabupaten Bekasi memiliki SDM-SDM unggul, maka kemajuan wilayah ini hanya soal waktu,” tegasnya.  

Putra daerah yang ingin membangun Bekasi 

Mulyadi merupakan kelahiran Telajung, sebuah Desa yang masuk Kecamatan Cikarang Barat. Ia lahir dan besarkan di wilayah ini. Bahkan orangtuanya juga warga asli Kabupaten Bekasi.

“Karenanya sebagai orang yang lahir dan besar di sini, saya sedih melihat perkembangan Kabupaten Bekasi yang terkesan lambat sekali berbanding wilayah lainnya di sekitar Jakarta,” katanya.

Menurut Mulyadi, sebagai kawasan industri seharusnya Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang maju dan makmur. Tetapi menurut Mulyadi, keberadaan kasawan industri tersebut tidak berdampak terlalu signifikga setempatan terhadap kemakmuran warganya. 

Ia mengatakan jika terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, ia akan mendorong lahirnya perda yang memuat aturan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi mengalokasikan kuota karyawan buat warga setempat.  

“Saya ingin mendorong adanya  perda yang mengatur kuota untuk karyawan yang berasal dari warga setempat. Tujuannya agar warga mendapat efek ekonomi dari pembangunan pabrik-pabrik di sekitar kabupaten Bekasi,” katanya.

Mulyadi yang juga mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi pada 2010-2013 ini mengungkapkan, jika terpilih menjadi anggota DPRD, ia ingin berada di Komisi IV. 

Komisi IV memiliki tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya masalah pendidikan dan ketenagakerjaan.

“Dua masalah ini merupakan masalah yang menjadi kegelisahan saya, sehingga saya mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari PAN,” katanya.

Keputusannya menjadi caleg PAN setelah melalui pertimbangan cukup panjang. Baginya, PAN merupakan partai nasional berbasis keislaman yang mengedepankan nilai-nilai keterbukaan untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur.

Selain itu, ia juga terinspirasi salah satu politisi PAN Daeng Muhammad yang kini menjabat Ketua DPP PAN Kabupaten Bekasi 2020-2025. Daeng Muhammad juga menjabat anggota DPR RI Fraksi PAN periode 2019-2024.

“Bapak Daeng Muhammad juga putra Bekasi. Beliau asli kelahiran Kabupaten Bekasi dan sukses menjadi anggota legislatif yang kerap menyuarakan aspirasi warga Bekasi,” tandasnya.

Ia berpesan agar warga Kabupaten Bekasi memanfaatkan momentum pemilu 2024 dengan memilih wakil rakyat yang betul-betul memahami kondisi dan persoalan wilayah konstituennya.

Selain itu ia meminta masyarakat Kabupaten Bekasi untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian di masa pemilu ini. Sebab betapapun bagusnya sebuah program, kondusifitas dan stabilitas  keamanan tetaplah nomor satu.

Menurutnya, apapun program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak ada artinya jika kondisi keamanan tidak mendukung.

“Semua program, semua cita-cita kemajuan wilayah hanya dapat tercapai jika wilayah kita dalam kondisi aman dan tentram. Karenanya saya mengajak warga Kabupaten Bekasi marilah kita jaga kerukunan, berbeda pilihan hal yang wajar. Tetapi kerukunan dan keamanan lingkungan tetap nomor satu,” pungkasnya.