- Politik
Sabtu, 13 Jan 2024 12:29 WIB
Jakarta, Vibrasi.co–Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia yang kemudian diikuti kemunculan instrumen produk syariah, seperti pasar modal syariah, belum mendapat perhatian yang memadai dari para capres.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jumat (12/2/2024).
“Kalau saya perhatikan, pasar modal syariah belum menjadi perhatian dari tiga paslon yang ada,” ujar Kepala Program Ekonomi Syariah Indef Fauziah Rizki Yuniarti dalam Diskusi INDEF Catatan Awal Tahun: Visi Capres dan Evaluasi Ekonomi Syariah di Indonesia.
Fauziah menyebut, dalam dokumen visi misi dari ketiga paslon, penyebutan kata syariah hanya sekitar 5-8 kali. Temuan terbanyak berada pada dokumen milik paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Sementara kata sukuk, sebagai salah satu produk utama pasar modal syariah, hanya tersebut satu kali dalam dokumen Anies-Imin.
Di luar dokumen visi-misi, Fauziah berpendapat ketiga paslon juga jarang membahas soal pasar modal syariah. Baik pada debat cari capres maupun cawapres hingga diskusi oleh tim ekonomi tiap paslon.
BACA JUGA : Diskusi Universitas Paramadina : Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Setiap Capres?
Fauziah menilai, ketiga paslon lebih fokus pada perbankan syariah, bukan instrumen keuangan syariah lainnya.
“Keuangan konvensional memang beratnya di perbankan. Sementara kalau kita lihat nanti, kita beratnya lebih di pasar modal, karena sukuk kita leader-nya di dunia,” tambahnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), porsi aset pasar modal syariah menjadi yang terbesar di antaranya produk syariah lainnya dengan 60,08%.
Porsi aset perbankan syariah mencapai 33,77%, sedangkan aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah 6,15% dari total aset keuangan syariah.
Selain kinerja positif pada sektor keuangan dalam negeri, pasar modal syariah Indonesia juga bersaing dalam skala global. Salah satunya terlihat pada capaian sukuk hijau Indonesia (ESG sukuk) yang menduduki peringkat pertama pada akumulasi penerbitan periode 2017-2022.
Posted in Politik