INDEF Sebut Utang Untuk Beli Alutsista Hal Tak Wajar

-
Senin, 08 Jan 2024 15:52 WIB

No Comments

pesawat polri

Jakarta, Vibrasi.co–Wakil Direktur INDEF  (Institute for Development of Economics and Finance), Eko Listyanto, menyoroti isu keuangan dalam tema pertahanan pada debat capres ketiga, Minggu (1/2/2024).

Menurut Eko yang juga peneliti di bidang pembangunan dan keuangan tersebut, sebagai negara berdaulat Indonesia memang sepatutnya memiliki alutsista yang memadai. Akan tetapi Eko menyoroti soal urgensi kepemilikan alutsista itu sendiri apalagi jika terkait dengan anggaran yang ada.

“Jika dilihat dari segi urgensinya, apakah harus mengakselerasi sampai mencari utangan untuk alutsista dirasakan tidak harus sepakseleratif itu,” ujar Eko dalam keterangan tertulis kepada Vibrasi.co, Senin (8/1/2024).

Eko menambahkan pola kebijakan pengadaan Alutsista dapat melalui beragam kerjasama, misalnya dengan negara-negara ASEAN.

“Pola-pola yang lain masih bisa dilakukan misalnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Ini  untuk memastikan anggaran negara bisa lebih terdistribusi lebih kepada yang mempunyai dampak langsung ke masyarakat. Misalnya untuk kesejahteraan polisi dan TNI kita,” lanjtut Eko.

 

BACA JUGA : Begini Respons Ketiga Capres Usai Debat Ketiga Pilpres 2024

 

Selain itu, hal yang penting dalam kebijakan anggaran pertahanan adalah memaksimalkan anggaran yang ada, tanpa perlu berutang.

Eko berpendapat, belanja alutsista dari anggaran mengutang adalah hal yang tidak wajar.

“Dalam situasi sekarang kita berutang untuk alutsista adalah hal yang tidak wajar. Munculnya indeks pertahanan keamanan yang secara keseluruhan turun, menggambarkan perlunya pembenahan lebih dulu dalam banyak aspek sektor pertahanan keamanan,” kata Eko.

Sebelumnya, dalam debat capres ketiga, capres Anies Baswedan sempat menyinggung anggaran Kemenhan yang mencapai Rp 700 triliun. Anies mempertanyakan mengapa dengan anggaran sebesar itu Kemenhan membeli alutsista bekas.

Untuk diketahui, total anggaran Rp 700 triliun tersebut merupakan anggaran periode 2020-2024. Angka itu persisnya sebesar Rp 692,92 triliun atau hampir Rp 700 triliun.

Kemenhan menjadi lembaga kementerian dengan anggaran terbesar di antara kementerian lainnya. Pada tahun 2020, anggaran Kemhan adalah Rp136,9 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 150,4 triliun pada 2022.

Di tahun 2023, Kemenhan memperoleh anggaran dari APBN sebesar Rp 144,3 triliun, atau turun dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024  anggaran Kemenhan turun kembali menjadi Rp 135,45 triliun.

Pada anggaran 2024, Kemhan memiliki sejumlah pos anggaran di luar modernisasi atau pembelian alutsista. Tetapi juga untuk pos kesejahteraan prajurit Rp 12,37 triliun, anggaran tugas TNI Rp 4,04 triliun dan pembinaan SDM Rp 597,4 miliar.

Share :

Posted in ,

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklanIKN

Berita Terbaru

Rekomendasi Untuk Anda

Berita Terpopuler

Share :