Paramadina Public Policy Institute : Menggugat Visi Capres Dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Vibrasi.co–Universitas Paramadina Jakarta menggelar diskusi publik bertema “Menggugat Visi Capres tentang masa depan Pemberantasan Korupsi di tengah KPK Limbung”, pada Kamis (4/1/2024) secara daring. 

Dalam pengantarnya, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D, menyatakan KPK saat ini sedang mengalami tantangan yang sangat berat, yakni terjadinya dugaan kasus yang menimpa pimpinan KPK.

“Karenanya, masalah pada masa transisi pergantian kekuasaan ini yang justru akan sangat menentukan. Capres nomor 1 berkeinginan akan mengembalikan KPK seperti asalnya. Sementara Capres No 2 dan No 3 juga terlihat komit terhadap agenda pemberantasan korupsi,” ujarnya sekaligus memantik diskusi.

Pendekatan-pendekatan untuk inisiatif anti korupsi harus dinyatakan secara eksplisit dalam bidang Hukum dan Penegakan Hukum, dengan kontrol internal yang kuat dan mekanisme akuntabilitas untuk menjaga indepensi dan integritas lembaga.

Salahs atu narasumber, yakni Dr. Dra. Prima Naomi, M.T,  mengungkapkan, pendekatan-pendekatan untuk inisiatif anti korupsi harus dinyatakan secara eksplisit dalam bidang Hukum dan Penegakan Hukum.,

“Hal itu dibarengi dengan kontrol internal yang kuat dan mekanisme akuntabilitas untuk menjaga indepensi dan integritas lembaga,’ katanya.

Narasumber lainnya Milda Istiqomah , S.H., MTCP, Ph.D Dosen Universitas Brawijaya memaparkan hasil Survey Tren Kepuasan Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia yang dilakukan pada 6-12 November 2023.

“Yang menarik, ternyata tren Ketidakpuasan terhadap upaya pemberantasan korupsi telah menurun sejak Juni 2023 sebesar 7,23%, dari 60,48% menurun menjadi 53,3%.” Ungkapnya.

Tren Kepuasan Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia juga menurun sejak Juni 2023 sebesar 11,61% atau 64,68% menjadi 53.07%. Sementara itu Tren Kepuasan terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia juga menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29%. Dari 74,11% menjadi 67,82%.

Milda juga menyoroti Visi Misi Capres dalam pemberantasan korupsi yang terlihat masih standar. “Terlalu normatif, belum menyentuh akar persoalan, dan tidak ada terobosan baru yang ditawarkan kepada pemilih. Juga masih sangat menggantungkan nasib bangsa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seolah-olah mengkerdilkan lembaga hukum lainnya.”

Menurut Milda seharusnya yang menjadi pemikiran hukum para capres adalah bagaimana mendorong agar kinerja kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja secara profesional, kredibel, transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi.

“Saat ini ditengarai telah tumbuh despotisme baru menggabungkan teknologi, media, hukum serta pendekatan keamanan. Potensi ancaman demokrasi khususnya terkait pelanggaran terhadap kebebasan dasar (civil liberties). Alih-alih mengejar supremasi hukum, pemerintah melegitimasi tindakan melalui pembentukan atau perubahan hukum.” Ungkapnya.

Milda juga mengkritisi revisi UU KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019 yang meletakkan KPK di bawah rumpun eksekutif. Dalam pengesahaan UU KPK ini, dalam waktu kurang lebih 14 hari, DPR menggelar rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh 70 orang anggota DPR dan menghasilkan pengesahan UU No 19 Tahun 2019.

Asriana Issa Sofia M.A, dosen Universitas Paramadina menyatakan bahwa pendekatan ketiga Capres Pemilu 2024 terkait Penindakan Korupsi dan Masa Depan KPK berpusat pada Penegakan hukum yang tidak tebang pilih kasus, dan kedua, menargetkan pada Pengesahan RUU Pengembalian asset.

“Ketiga capres juga menginginkan penguatan kembali KPK dengan merevisi UU KPK dan pemulihan independensi KPK, memperkuat sinergitas KPK, POLRI, Kejaksaan, memperkuat integritas pegawai dan kepemimpinan KPK dengan memperketat seleksi dan melibatkan partisipasi publik, penegakan dan proses hukum, sebagai pemulihan reputasi KPK.” Ungkapnya.

“Dalam Pendidikan dan Kampanye Anti Korupsi terlihat belum ada terobosan kurikulum pendidikan, edukasi pemimpin, edukasi generasi muda supaya korupsi menjadi nilai tabu,” katanya. 

Universitas Paramadina melalui Paramadina Public Policy Institute rutin menggelar Paramadina Democracy Forum (PDF). Acara yang mengangkat tema pemberantasan korupsi ini merupakan seri yang ke-15.