- Index
Selasa, 02 Jan 2024 20:33 WIB
Jakarta, Vibrasi.co–Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi menepis tudingan anggota TNI menjadi simpatisan Capres Prabowo. Tudingan ini terkait kasus penganiayaan kepada 7 relawan Ganjar oleh oknum anggota Kompi Senapan B Yonif Raider 408/Suhbrastha, Boyolali, pada Sabtu (31/12/2023).
Kristomei kembali menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan spontan oknum prajurit Yonif 408 lantaran kesal dengan aksi menggeber knalpot brong.
TNI AD sendiri menurut Kristomei sudah mengambil tindakan tegas dengan memeriksa 15 prajurit yang terlibat penganiayaan. Bahkan, dari 15 orang terperiksa, 6 orang prajurit sudah resmi menjadi tersangka.
“(jadi) Tidak ada kaitannya dengan dukungan atau membenci paslon tertentu,” ucap Kristomei kepada Vibrasi.co, Selasa (2/1/2024) melalui sambungan telepon.
Terkait netralitas, Kristomei menegaskan, TNI AD memegang teguh komitmen TNI sesuai undang-undang.
“TNI AD tetap teguh memegang komitmen netralitas TNI sesuai amanat UU No.34/2004 tentang TNI dan UU.7/2017 tentang Pemilu,” ujar Kristomei.
Kristomei juga memberikan jaminan bahwa dalam kasus ini, siapapun yang bersalah akan mendapat sanksi dan hukuman tegas dari TNI AD.
“Komitmen pimpinan TNI AD untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya siapapun nanti oknum yang anggota terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan tersebut, akan diambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” sambung Kristomei.
BACA JUGA : Hasto Duga Ada Oknum TNI Jadi Simpatisan Prabowo
Sebelummya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melayangakan tudingan bahwa ada dugaan oknum TNI AD menjadi simpatisan capres Prabowo.
“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer,” kata Hasto dalam keterangan resmi, Senin (1/1/2024).
Menurut Hasto, bisa saja hal itu terjadi, apalagi tidak ada tanggapan dari Prabowo mengenai kasus ini.
Karenanya Hasto meminta kasus penganiayaan ini mendapat pengawalan sampai tuntas. Termasuk Panglima TNI harus turun tangan menindak bawahannya yang terlibat penganiayaan.
Menurut Hasto, keharusan Panglima TNI turun tangan justru demi menjaga citra dan nama baik TNI/Polri dalam menjaga netralitasnya dalam menghadapi pemilu 2024.