UNFPA Komitmen Lanjutkan Kerja Sama dengan BKKBN

Jakarta, Vibrasi.co–United Nations Population Fund (UNFPA) atau Badan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)  berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam isu-isu strategis tentang kependudukan.

Hal tersebut diungkapkan Country Representative UNFPA  untuk Indonesia, Mr. Hasan Mohtashami, saat berkunjung ke Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Selasa (05/12/2023).  

“Program-program kita akan berjalan bersama, kita sangat bangga bisa bekerja sama dengan BKKBN dan akan terus meneruskan kerja sama ini. Kita adalah teman, pertemanan antara dua institusi dan kita berharap ini akan terus berlanjut,” kata Mr. Hasan.

Dalam kunjungan tersebut, Hasan Mohtasami diterima langsung oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) di ruang sekretariat stunting di kantor BKKBN. 

Selama ini kata Hasan, UNFPA dan BKKBN telah menjalin kerja sama yang erat. Antara lain, kerja sama program keluarga berencana, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, percepatan penurunan stunting, dan program lainnya terkait kependudukan.

Sementara Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menyebutkan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyoroti isu tentang Age Spesific Fertility Rate (angka rata-rata kelahiran per 1.000 perempuan), Unmet Meed (kebutuhan ber-KB), angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta stunting.  Isu-isu ini menurut dr Hasto, ternyata memiliki kaitan erat dengan keluarga berencana.

“ASFR masih 26,64 per 1.000 WUS (wanita usia subur yaitu usia 15-19 tahun), targetnya kan 20. Ini salah satu permasalahannya dalam kesehatan reproduksi. Jadi sangat penting pendidikan kesehatan reproduksi ini khususnya bagi remaja. Saya rasa perlu sistem informasi yang masif tentang kesehatan reproduksi ini di sekolah dan keluarga. Jadi kita punya 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) khusus untuk stunting, juga untuk para ibu hamil dan calon pengantin. Jadi saya kira kita butuh mendukung perempuan selama kehamilan dan nifas dan perhatian pada balita juga,” kata dr. Hasto.

Ia juga percaya bahwa penggunaan alat kontrasepsi pasca melahirkan bisa sekaligus menurunkan angka stunting. “Jadi saya kira tentang stunting, saya percaya isu perempuan sangat penting juga. Karena saya pikir program KB setelah melahirkan, pemasangan alat kontrasepsi setelah melahirkan kalau itu sukses, saya kira stunting juga akan sukses turun. Karena jarak kelahiran (birth to birth interval) 36 bulan jarak idealnya sehingga anak sebelumnya bisa terperhatikan dengan baik agar tidak terjadi stunting,” sambungnya.

Tidak kalah penting, kata dr. Hasto, soal disparitas Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Provinsi di Indonesia yang tinggi. Ia berharap kerja sama dengan UNFPA ke depan juga menyertakan persoalan ini. 

“Penurunan stunting ini sangat penting karena bagi Indonesia Indeks Pembangunan Manusia lebih rendah dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Jadi Pak Jokowi mengingatkan saya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% di 2024, ini target yang ambisius. IPM di berbagai provinsi sangat beragam, di Indonesia Timur seperti NTT, Papua, IPM nya 68, DKI 81, Bali 81, disparitas ini sangat terlihat. Mungkin kolaborasi KB dengan hak perempuan untuk memilih KB sangat berpengaruh pada stunting. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi,” katanya.

Sementara, Mr. Hasan menyebutkan selama ini kerja sama antara BKKBN dan UNFPA adalah kerjasama alamiah karena betul-betul sesuai dan diperlukan.  Isu kependudukan sebenarnya bukan hanya tentang angka dan jumlah anak, namun tentang bagaimana perempuan memilih apa yang mereka inginkan untuk dirinya sendiri.

“Faktanya sekarang beberapa negara menua (penduduknya), fertilitas menurun, mereka sudah mulai ‘ayo tambah anak’. ‘Kamu harus kurangi anak’ atau ‘kamu harus tambah anak’? Pembicaraan ini sangat salah, karena ini adalah tentang ‘pilihan para perempuan’, ‘hak para perempuan’. Jika perempuan ingin punya anak 1, 2 atau 3 atau 10 anak itu adalah keputusan mereka sendiri. Peran kita menyediakan informasi dan pelayanan untuk para perempuan dan mereka yang memilih apakah mereka ingin punya anak 1, 2 atau 10 ini adalah pilihan mereka sendiri,” kata Mr. Hasan.

Menurut Hasan, walaupun banyak isu-isu penting lain yang sedang terjadi di dunia saat ini, UNFPA perlu memastikan hak-hak perempuan terealisasi dengan baik. Meskipun terkadang isu ini seringkali terlupakan.

“Yang harus saya garis bawahi juga Dokter Hasto, stunting juga penting. Saya tidak naif, memang banyak prioritas lainnya di dunia ini, ada perubahan iklim, food security, kita ada perang, dan lain-lain. Stunting juga penting, vaksinasi penting, kemiskinan penting, dan seterusnya tapi saya harap kita tidak melupakan tentang perempuan ini. Karena kadang perempuan terlupakan,” jelas Mr. Hasan.