Ini Resolusi Kiai Kampung Untuk Para Capres

Jakarta, Vibrasi.co–Mujadalah Kiai Kampung yang digelar Sabtu (18/11/2023), di Atamimi Palace, Malang, menghasilkan resolusi untuk para capres.   

Resolusi ini merupakan pemikiran dan gagasan para kiai kampung untuk para capres kontestan pilpres 2024.  Bilamana kelak terpilih, resolusi ini menjadi perhatian dan landasan kebijakan yang berpihak kepada para kiai kampung, guru ngaji, dan juga santri di pedesaan.

“Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20 persen Dana Desa dari pemerintah pusat, harus terserap untuk kesetaraan pendidikan tersebut,” ujar Amin Ahmad Balbaid membacakan isi resolusi di depan Anies Baswedan, Sabtu (18/11/2023).

Sebelumnya pada siang hari, Capres Prabowo Subianto telah menerima pembacaan resolusi kiai kampung di tempat yang sama.

Amin Balbaid melanjutnya, kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat harus terpenuhi, mulai pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Dan itu merupakan kewajiban pemimpin untuk memenuhinya.

“Kewajiban ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh tasharraful imam alal ra’iyyah manuntun bil maslahah yang berarti, kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan,” lanjut Amin Balbaid.

Namun, dengan fakta di lapangan yang masih jauh dari harapan dan cita-cita luhur konstitusi. Kemiskinan, ketimpangan sosial dan keterbelakangan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di perdesaan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembangunan yang partisipatoris, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Resolusi mujadalah kiai kampung adalah, pertama menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi. Sebab, dari temuan masih banyak guru-guru di pedesaan yang menerima gaji sebesar Rp 70.000 per bulan,” tegasnya. 

Selanjutnya, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan.

“Untuk itu, perlu terbentuknya Bank Kesehatan Desa, yang menangani urusan administrasi, sehingga seluruh warga desa akan mendapatkan pelayanan secara langsung dan prima. Tanpa harus menghadapi sistem birokrasi yang berbelit-belit,” tegas Amin Balbaid. 

Kemudian poin terakhir, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab atas ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani sepanjang tahun. Dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan. 

“Karenanya , perlu terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani,” ungkapnya.

BACA JUGA : Mujadalah Kiai Kampung se Indonesia, Tiga Capres Nyatakan Hadir

Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, Mujadalah memberikan solusi.

“Yakni menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam seratus hari pertama masa kepemimpinannya. Serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia,” tegasnya. 

“Hal ini meningkatkan sinergi dan evaluasi yang akuntabel, berkeadilan dan  berkelanjutan demi terwujudnya Negara Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya membacakan isi resolusi.

Ketua panitia Mujahdalah Kiai Kampung Wahyu Muryadi mengungkapkan, resolusi akan diberikan kepada seluruh capres. Meskipun yang hadir dalam mujadalah hanya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

“Kita berikan ke semua capres. Pak Ganjar yang hari ini berhalangan hadir, kita kirimkan juga. Semuanya kita kirim, karena memang harapannya resolusi ini menjadi perhatian oleh siapapun yang nanti terpilih menjadi pemimpin Indonesia,” tegasnya.