Prof Abdul Mu’ti Ucapkan Terima Kasih Muhammadiyah Diijinkan Pakai Lapangan Untuk Sholat Ied

Jakarta, Vibrasi.co–Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu’ti mengucapkan terima kasih kepada Walikota Pekalongan dan Walikota Sukabumi lantaran telah diijinkan menggunakan lapangan milik pemerintah daerah tersebut untuk Sholat Ied 1 Syawal 1444H, pada Jumat 21 April 2023. 

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Walikota Pekalongan dan Walikota Sukabumi yang mengijinkan lapangan Mataram dan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri bagi umat Islam pada 1 Syawal 1444 H bertepatan 21 April 2023,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Vibrasi.co.

Abdul Mu’ti juga memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh semua pihak.

“Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat, kementerian Agama, kepolisian Republik Indonesia, pimpinan partai politik, anggota DPR/DPRD, tokoh masyarakat dan semua pihak yang mendukung ditegakkannya Konstitusi, serta menciptakan suasana saling menghormati dan suasana yang kondusif untuk persatuan umat dan bangsa,” tambahnya.

Menurut Abdul Mu’ti,  Shalat Idul Fitri di lapangan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi untuk seluruh umat Islam.

Ia juga mengimbau khususnya kepada warga Muhammadiyah, agar dapat melaksanakan Ibadah Idul Fitri dengan khidmat, menjaga kebersihan, dan tenggang rasa, karena masih ada sebagian umat Islam yang kemungkinan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan.

“Demi menghormati umat Islam yang masih berpuasa dan menjaga persatuan, warga Muhammadiyah hendaknya tidak melakukan open house pada hari Jumat 21 April. Open House dan silaturrahim dilaksanakan mulai 22 April setelah umat Islam melaksanakan Shalat Idul Fitri, semoga semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa di Kota Pekalongan dan Kota Sukabumi untuk persatuan umat serta kepentingan bangsa dan negara,”ujarnya.

Sebelumnya sempat beredar surat yang berisi tidak diijinkannya warga Muhammadiyah menggelar Sholat Ied di Lapangan Merdeka Sukabumi dan Lapangan Mataram di Pekalongan. 

Hal tersebut memicu reaksi sejumlah kalangan di media sosial. Bahkan Warganet turut memprotes kebijakan ini dengan ramai-ramai melakukan mention ke akun resmi pemerintahan daerah bersangkutan.