JK Sebut Pemerintahan Jokowi Bisa Jatuh!

Jakarta, Vibrasi.co–Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini bisa saja jatuh. Hal itu terjadi bilamana pemerintahan Jokowi menghadapi dua krisis sekaligus tanpa bisa dapat teratasi.

Krisis tersebut kata JK, adalah  krisis politik dan ekonomi. Dua krisis ini merupakan hal krusial karena modal paling besar dalam menjalankan suatu pemerintahan. Jika keduanya gagal teratasi, maka ada potensi pemerintahan Jokowi jatuh.

“Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini,” kata JK seperti dikutip dalam acara Habibie Democracy Forum, Rabu (15/11/2023).

BACA JUGA : JK Tinjau Bantuan PMI untuk Palestina di Halim Perdana Kusuma

JK melanjutkan, dua krisis ini tidak boleh terjadi jika tidak ingin pemerintahan Jokowi jatuh. Ia kemudian mencontohkan sejarah yang terjadi pada pada pemerintahan Soekarno.

Saat itu, kata JK, terjadi dua krisis sekaligus. Yakni krisis politik dan krisis ekonomi. 

“Pemerintahan Presiden Soekarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkapi, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes oleh masyarakat,’ ujar JK.

Karenanya, JK meminta pemerintah saat ini sungguh-sungguh untuk bisa menghindari dua krisis tersebut.

“Jadi dua krisis bersamaan timbul, (krisis) poltiik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan,” sambung JK.

JK kemudian menyinggung bahwa apa yang terjadi pada masa lalu, dapat terjadi pada masa kini. Apalagi sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan mereka atas situasi demokrasi di Indonesia.

JK mengklaim, pada periode pemerintahan pertama Jokowi, demokrasi berjalan mulus. Namun JK menampik jika itu terjadi lantaran dirinya berada di pemerintahan. 

“Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ,” katanya.

Menurut JK, persoalan demokrasi ini justru terjadi setelah periode kedua. 

“Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya,” pungkasnya.